SANJAYA, MUTIA BELINA (2019) ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN MENYANGKUT KETERSEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PADA PEMBERI LAYANAN KESEHATAN (PPKI) PUSKESMAS JOHAR BARU. Diploma thesis, Universitas YARSI.
Text
1. COVER.pdf Download (117kB) |
||
Text
5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.pdf Download (832kB) |
||
Text
8. ABSTRAK.pdf Download (85kB) |
||
Text
10. BAB I.pdf Download (299kB) |
||
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) |
||
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) |
||
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB) |
||
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) |
||
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (86kB) |
||
|
Text
3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (333kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan mengkaji pelayanan yang disedikan, Banyak permaslaahn timbul mulai dari pelayanan yang kurang baik sampai dengan sosialisasi yang kurang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Sehingga karena adanya maslah terkait BPJS Kesehatan maka penulis ingin melakukan peneltian di Puskesmas Johar Baru untuk mengetahuinya.1. Jenis pelayanan yang ada di puskesmas johar baru,2. Upaya puskesmas memastikan pelayanan minimal, 3. BPJS kesehatan dalam pandangan islam.Menurut Normatif Empiris yang penulis dapatkan, penulis bisa menyimpulkan sebagi berikut: 1. Jenis-Jenis pelayanan kesehatan yang sudah ditatur dalam Peraturann Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perauran Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Sudai sesuai dengan pelayanan yang ada di Puskesmas Johar Baru. 2. Dalam Puskemsas Memasitkan Standar Pelayanan Minimal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. 3. Dalam Pandangan Islam Mnegenai BPJS Ksehatan belum disetujui oleh MUI, dikarenakan menurut pandangan MUI BPJS Keshetan Merupakan asuransi konvensional bukan asuransi sosial,pihak MUI meminta untuk Pemerintah membuat BPJS Keshatan Syariah yang dimana sesuai dengan aturan aturan agama islam. Terkait mengani hak-hak konsumen atau peserta BPJS Kesehatan juga telah terealisasi dengan adanya Kata kunci: Perlindungan Konsumen,Ketersediaan,Pelayanan Kesehatan,Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | S-547-FH |
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Konsumen,Ketersediaan,Pelayanan Kesehatan,Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:32 |
Last Modified: | 12 Apr 2022 01:41 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6662 |
Actions (login required)
View Item |