Tahir, Khaela Zikra Insyani (2026) Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Restoran (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Halaman Sampul.pdf Download (144kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (138kB)
	Text 04. Halaman Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (190kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (203kB)
	Text 11. Bab I - Pendahuluan.pdf Download (338kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (258kB)
	Text 12. Bab II - Tinjauan Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy
	Text 13. Bab III - Pembahasan Ilmu.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text 14. Bab IV - Pembahasan Agama.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text 15. Bab V - Penutup.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy

Abstract

I Made Marjana telah melakukan kerja sama pengelolaan restoran dengan PT Bali Bhagawan Global. Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ini kemudian memunculkan permasalahan karena I Made Marjana dianggap melakukan wanprestasi. Penelitian ini menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran, akibat hukum dari wanprestasi, serta pandangan Islam tentang wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah bahwa I Made Marjana tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati, yaitu mengakhiri secara sepihak nota kesepahaman yang dibuat. Perbuatan yang dilakukan I Made Marjana bertentangan dengan Pasal II Nota Kesepahaman serta melanggar asas kepastian hukum dan itikad baik yang diatur Pasal 1338 KUHPerdata. Akibat hukumnya adalah pihak yang memutus secara sepihak berkewajiban membayar ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Berdasarkan pandangan Islam, tindakan tersebut merupakan ikhlāl al-'aqd yang melanggar prinsip amanah dan kesepakatan, serta putusan sejalan dengan kaidah syariah adh-dharar yuzāl dan konsep ḍamān dalam fikih muamalah.

Actions (login required)

View Item