Chairunnisa, Meisya (2026) PERLINDUNGAN HUKUM GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SERTIFIKASI GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS TAMAN KANAK- KANAK ISLAM AL IHSAN). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (14kB) |
|
|
Text
6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (114kB) |
|
|
Text
4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (204kB) |
|
|
Text
9. ABSTRAK.pdf Download (9kB) |
|
|
Text
11. BAB I.pdf Download (190kB) |
|
|
Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB) |
|
|
Text
12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) |
|
|
Text
13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) |
|
|
Text
14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) |
|
|
Text
15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) |
Abstract
Perlindungan hukum bagi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kebijakan pemerintah terkait sertifikasi guru non ASN dengan studi kasus di Taman Kanak- Kanak Islam Al-Ihsan. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketidakefektifan implementasi kebijakan sertifikasi dalam menjamin kepastian pencairan tunjangan profesi bagi guru non ASN, khususnya di lembaga pendidikan swasta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kebijakan hukum pemerintah dalam program sertifikasi guru non ASN, mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada guru non ASN di TK Islam Al-Ihsan, serta menelaah pandangan Islam terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan guru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data primer yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak guru non ASN atas sertifikasi dan tunjangan profesi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif dan koordinasi antarinstansi yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian tunjangan. Dari perspektif Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip Maslahah Mursalah, keadilan, dan amanah yang mewajibkan pemenuhan hak tenaga pendidik secara tepat waktu dan adil, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum dan perbaikan implementasi kebijakan guna menjamin kesejahteraan guru non ASN secara berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-1167-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum guru non ASN, sertifikasi guru, Maslahah Mursalah. |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Meisya Chairunnisa |
| Date Deposited: | 19 Aug 2026 04:45 |
| Last Modified: | 19 Aug 2026 04:45 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15040 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
