Prasetiyo, Rifqi Kurnia (2025) PENERAPAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERAKIBAT MERUGIKAN ORANG LAIN. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1306 K/PID/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Halaman Sampul (2).pdf Download (68kB)
	Text 5. Halaman Persetujuan Skripsi (2).pdf Download (106kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi (2).pdf Download (182kB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (141kB)
	Text 11. Bab I.pdf Download (342kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (206kB)
	Text 12. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy
	Text 13. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text 14. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy
	Text 15. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy

Abstract

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang melalui tipu daya, melihat dengan secara melawan hukum demi memperoleh keuntungan yang besar bagi pribadinya, baik itu merupakan barang maupun uang. Sehingga seseorang memiliki ambisi untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam melakukan berbagai tindakan penipuan. Dalam konteks ini, sertifikat tanah menjadi sangat penting sebagai bukti hak yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis, sepanjang data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Bagaimana penerapan unsur-unsur hukum pidana serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan dalam perbedaan pendapat dan bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana penipuan sertifikat hak milik atas tanah yang berakibat merugikan orang lain. Penelitian dilakukan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian melalui pertimbangan judex facti Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah tepat bahwa penerapan unsur-unsur serta aspekaspek yang di dakwaan melalui dakwaan tunggal. Tetapi terjadinya perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara di Pengadilan Tinggi Banjarmasin sehingga terdapat beberapa fakta yang tertinggal dalam memutuskan suatu perkara dan tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ada di Pasal 378 KUHP. Sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dan korban mengalami kerugian atas tindakan terdakwa yang melakukan tindakan penipuan. Berdasarkan hasil menurut pandangan Islam Unsur Penipuan (Taghrir) dan Ketidakjelasan (Gharar) ini masuk ke dalam Perbuatan terdakwa yang memberikan informasi palsu dan tidak menyerahkan SHM asli sehingga mengakibatkan kerugian pada korban. Dalam hukum Islam, tindakan ini termasuk taghrir (penipuan) dan gharar (ketidakjelasan), yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Actions (login required)

View Item