Buono, Koal (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI MI CHAT (Studi Kasus Putusan Nomor: 2282 K/Pid.Sus/2022). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text 04. HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (55kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)

Abstract

Prostitusi Online biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, manager, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan prostitusi tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media Online. Rumusan masalah pada penelitian ini membahas Pengaturan Hukum Indonesia terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online, pertimbangan hakim, dan pandangan islam tentang Tindak Pidana Prostitusi Online. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka yang didapatkan adalah Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Prostitusi Online pada Kasus Nomor: 2282 K/Pid.Sus/2022 yaitu Pasal 296 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Pertimbangan hakim tergugat telah memenuhi unsur – unsur yang terkandung pada Pasal 296 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Penjatuhan atas hukuman berdasarkan Pasal tersebut sudahlah tepat. Pandangan islam mengenai kasus tersebut bahwa terkait sanksi terhadap mucikari tidak diatur secara jelas, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga ta’zir, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualiflkasikan sebagai jarimah ta’zir. Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.

Actions (login required)

View Item