Tanjung, Rifki Randika (2024) STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN BAWAH TANGAN KETIKA IBU MASIH TERIKAT SEBAGAI ISTRI DARI SUAMI SEBELUMNYA (Studi Perkara Nomor.175/Pdt.P/2021 PA.Talu). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1 HALAMAN SAMPUL.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text 5 HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text 6 HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text 7 HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PUBLIKASI.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text 9 ABSTRAK.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text 11 BAB I.pdf Download (617kB) | Preview
Preview	Text 16 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (331kB) | Preview
	Text 12 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB)
	Text 13 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB)
	Text 14 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (873kB)
	Text 15 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)

Abstract

Dalam skripsi ini membahas permohonan status anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan ketika Ibu masih terikat sebagai istri dari suami terdahulunya dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor.175/Pdt.P/2021. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah status anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan ketika Ibu masih terikat sebagai Istri dari suami terdahulunya, pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor.175/Pdt.P/2021, dan pandangan Islam terhadap status anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan ketika masih terikat sebagai istri dari suami terdahulunya dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor.175/Pdt.P/2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bukan hanya terhadap perempuan (si istri) maupun bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 103 KHI, sedangkan menurut pandangan Islam, pernikahan diatur oleh hukum syariah, yang mensyaratkan bahwa pernikahan harus dilakukan secara sah dan diakui oleh hukum Islam. Pernikahan bawah tangan atau di luar pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat ini, sehingga anak yang lahir dari situasi tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah atau anak haram. nikah siri itu tidak di perbolehkan karena terdapat kerusakan dalam rukun dan syarat nikah yang menyebabkan pernikahan itu menjadi tidak sah. Anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan dalam konteks di mana ibu masih terikat perkawinan resmi dengan suami sebelumnya dianggap sebagai anak luar nikah. Dalam Islam, status anak ini memiliki implikasi terhadap waris dan hak-hak lainnya.

Actions (login required)

View Item