Search for collections on Universitas YARSI Repository

PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DKI JAKARTA

Almahesa, Muhamad (2024) PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DKI JAKARTA. Diploma thesis, Universitas YARSI.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL.pdf]
Preview
Text
HALAMAN JUDUL.pdf

Download (18kB) | Preview
[thumbnail of Halaman Pengesahan.pdf]
Preview
Text
Halaman Pengesahan.pdf

Download (225kB) | Preview
[thumbnail of PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf]
Preview
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (263kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1.pdf]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (147kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (124kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2.pdf] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB)
[thumbnail of BAB 3.pdf] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (300kB)
[thumbnail of BAB 4.pdf] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[thumbnail of BAB 5.pdf] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (109kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (312kB)

Abstract

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terhindar dari kehidupan masyarakat. Saat ini masih banyak produk kosmetik dengan berbagai fungsi dan manfaat dari berbagai perusahaan yang beredar di pasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagimana tanggung jawab pemerintah dalam peredaran kosmetik di masyarakat dan bagaimana pola penegakan hukum bagi peredaran kosmetik ilegal tanpa izin edar di masyarakat, serta bagaimana pandangan Islam terkait dengan peredaran kosmetik ilegal tanpa izin edar di masyarakat. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait. Adapun hasil pembahasannya yaitu: Pertama, tanggung jawab pemerintah dalam peredaran kosmetik, Kedua, pola penegakan hukum dari hulu ke hilir dalam proses pembuatan kosmetik, Ketiga, pandangan Islam terhadap kosmetik tanpa izin edar yang mana termasuk jual beli yang tidak sah karena ada unsur penipuan dan pengelabuan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-1002-FH
Uncontrolled Keywords: Kosmetik Ilegal, Tanpa Izin Edar, Penegakan Hukum
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Depositing User: Muhamad Almahesa
Date Deposited: 13 Nov 2025 04:24
Last Modified: 13 Nov 2025 04:24
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12787

Actions (login required)

View Item View Item