Search for collections on Universitas YARSI Repository

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/Pk/Pjk/2020)

Kittanto, Valensia Agnes (2022) PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/Pk/Pjk/2020). Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
COVER 1302018089.pdf

Download (40kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN 1302018089.pdf

Download (109kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS 1302018089.pdf

Download (129kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK 1302018089.pdf

Download (26kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. BAB I.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA--1302018089.pdf

Download (224kB) | Preview
[img] Text
BAB 2--1302018089.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB)
[img] Text
BAB 3 --1302018089.pdf
Restricted to Registered users only

Download (232kB)
[img] Text
BAB 4 --1302018089.pdf
Restricted to Registered users only

Download (256kB)
[img] Text
BAB 5 --1302018089.pdf
Restricted to Registered users only

Download (49kB)

Abstract

PT. Barettamuda Pratama mengajukan banding atas surat keputusan Dirjen Jenderal Pajak tentang keberatan yang diajukan atas SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2). Dengan permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan upaya permohonan banding tersebut. Namun karena dirasa bahwa keputusan tersebut kurang tepat Dirjen Jenderal Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Penulis disini membahas tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Selain itu penulis juga membahas pertimbangan hakim terkait sengketa pengenaan pajak penghasilan penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020. Penulis juga membahas pandangan Islam terhadap pengenaan pajak penghasilan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, pengenaan pajak terhadap usaha jasa konstruksi termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi. Dalam tahap pemeriksaan Majelis Hakim seharusnya benar-benar memeriksa bukti yang ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang´┐Żundangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaanya tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut. Hukum Islam membahas tentang pajak penghasilan. Dalam pandangan Islam penghasilan yang dihasilkan oleh umat muslim terdapat hak-hak yang harus mereka salurkan bagi mereka yang membutuhkan. Maka dengan itu pengenaan pajak penghasilan diperbolehkan karena disalurkan untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan umat Islam. Sehingga penerapan pengenaan pajak penghasilan sudah menjadi suatu kewajiban umat Muslim untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dibidang perpajakan yang ada di Indonesia dengan tetap memperhatikan syariat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-761-FH
Uncontrolled Keywords: Pajak Penghasilan, Jasa Konstruksi, Sertifikat badan usaha
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
K Law > K Law (General)
T Technology > TH Building construction
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 13 Dec 2023 06:59
Last Modified: 13 Dec 2023 06:59
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12294

Actions (login required)

View Item View Item