Linar, Rizka (2022) PERAN DIRJEN BEA DAN CUKAI DI DALAM PENCEGAHAN MASUKNYA PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text COVER 1302018067.pdf Download (11kB)
	Text PENGESAHAN 1302018067.pdf Download (633kB)
	Text ORISINALITAS 1302018067.pdf Download (657kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (74kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (268kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA 1302018067.pdf Download (232kB)
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text 8. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dari kalangan dewasa maupun remaja banyak sekali yang menggunakan kosmetik. Bukan hanya wanita bahkan kaum adam pun banyak yang menggunakan kosmetik sebagai kebutuhannya, karna kosmetik mampu membuat paras seseorang menjadi cantik dan merubah penampilan sekaligus seseorang. Para sekelompok usaha kosmetik berlomba-lomba membuat penemuan baru dan memproduksinya dan mengedarkan secara ilegal tanpa memenuhi persyaratan kesehatan produk dan memilikirkan kesehatan konsumen. Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai peraturan perundang-undang. Penelitian ini bertujuan untu mengetahui Peran Dirjen Bea dan Cukai dalam Pencegahan Masuknya Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara wawancara dan mengambil hasil data dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) Pencegahan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar, (2) Prosedur Pengawasan Perebaran Barang atau jasa. Jika dalam syariat islam, penyelundupan adalah hal yang haram karena menentangaturan yang telah dibuat, Allah memerintahkan orang beriman untuk taat kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan juga kepada pemimpin mereka. Selama pemerintahan tersebut tidak memerintahkan perbuatan maksiat, maka wajib untuk menaatinya.

Actions (login required)

View Item