Ryunda, Paramadibya (2021) PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM AKSES PENGGUNAAN JALAN TOL WAJIB NONTUNAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus : Penggunaan Kartu Elektronik E-Money). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Image 06. HALAMAN PENGESAHAN.PDF Download (1MB) | Preview
Preview	Text 04. LEMBAR PERSETUJUAN ORISINALITAS.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text 09. ABSTRAK.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (566kB) | Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (333kB) | Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)

Abstract

Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenََyangَmenyatakan,َ“Hakَkonsumenَadalahَhakَuntukَmemilihَbarangَ dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yangَ dijanjikan”.َ Olehَ karenaَ budayaَ perilakuَ konsumen di Indonesia seringkali pasif saat hak-haknya sebagai konsumen terabaikan. Meskipun gerangan non tunai harus tetap dilakukan, namun masyarakat harus tetap memiliki akses untuk melakukan pembayaran tunai. Misalnya, pembayaran pada transaksi di gerbang tol, pembayaran tunai masyarakat harus tetap diterima. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan jalan tol wajib nontunai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bagaimana argumentasi hukum atas Perlindungan Konsumen Dalam Akses Penggunaan Jalan Tol Wajib Nontunai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bagaimana pandangan Islam terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Akses Penggunaan Jalan Tol Wajib Nontunai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Penggunaan Kartu Elektronik E-Money). Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu salah satu produk teknologi inovasi pembayaran baru yang dikenal saat ini adalah e-toll sebagai alat transaksi pengganti tiket kertas yang biasanya didapatkan pengguna jalan tol. Argumentasi hukum atas hak untuk memilih bagi konsumen dalam akses penggunaan jalan tol wajib nontunai adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan suatu Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai Di Jalan Tol. Pada Pasal 6 Permen Transaksi Tol Non Tunai, pemerintah telah mengatur pengenai penyelenggaraan transaksi non tunai. Tujuan dari Permen di atas dibuat adalah untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pada setiap ruas pintu jalan tol. Pasal 23 UU Mata Uang menjelaskan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Islam melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli oleh pelaku usaha maupun tanpa sepengetahuannya, dengan kesepakatan ganti rugi maupun tidak pelaku usaha tetap berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen. Aturan-aturan ini dalam fikih muamalah di sebut sebagai hak khiyar (pilihan). Hak khiyar ditetapkan syariat bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Actions (login required)

View Item