Najmi, Mutia (2018) PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI KONSESI TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN PELABUHAN ANTARA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK MELAWAN PT.PELABUHAN INDONESIA II MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. halaman sampul.pdf Download (118kB) | Preview |
|
|
Text
7. Halaman pengesahan skripsi.pdf Download (234kB) | Preview |
|
|
Image
4. PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.PDF Download (619kB) | Preview |
|
|
Text
9. Abstrak.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB I.pdf Download (589kB) | Preview |
|
|
Text
17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (581kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (794kB) |
|
|
Text
13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) |
|
|
Text
14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (922kB) |
|
|
Text
15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) |
Abstract
Peran pelabuhan sangatlah penting, menginat Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar didunia. Berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 maka Pelabuhan sebagai asset penting bagi Negara haruslah dikuasai oleh Negara untuk kepentingan masyarakat. UU No.17/2008 tentang Pelayaran telah mengatur adanya pemisahan antara Regulator dan Operator, dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia II sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki fungsi peran sebagai operator pelabuhan dan melakukan kegiatan pengusahaan kepelabuhannya dibawah wewenang Otoritas Pelabuhan, yaitu sebagai regulator. Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sudah sepantasnya mengikuti syariat-syariat Islam. Baik dalam hubungan perjanjian kerja sama, yaitu kerjasama yang adil dan menimbulkan manfaat untuk masyarakat sekitar. Penulis akan menganalisis mengenai bagaimana perjanjian pengusahaan kepelabuhan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No.17/2008, langkah yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan terhadap PT Pelindo II yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian konsesi kepelabuhan, dan bagaimana pandangan islam terhadap perjanjian konsesi kepelabuhan yang dilakukan Otoritas Pelabuhan dengan PT Pelindo II. Adapun dalam penulisan skripsi ini digunakan metodologi hukum normatif yang memakai literatur berupa norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang yang terkait dengan judul penelitian. PT Pelindo II melalui anak perusahaanya telah terbukti melanggar Pasal 92 UU No.17/2008 karena melakukan perpanjangan kontrak tanpa dilakukannya perjanjian konsesi terlebih dahulu dengan OP yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara. Atas dasar tersebut OP berhak untuk memberikan surat teguran terhadap PT Pelindo II . Islam sangat menganjurkan untuk melakukan setiap kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar hal ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. Perpanjangan kontrak yang dilakukan PT Pelindo II tentu saja tidak syariat Islam, mengingat bahwa Aqad tersebut telah melanggar peraturan perundang�undangan yang berlaku di Indonesia
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-719-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Kepelabuhan, Kewenangan Regulator dan Operator Pelabuhan, Islam |
| Subjects: | H Social Sciences > HE Transportation and Communications K Law > K Law (General) V Naval Science > VM Naval architecture. Shipbuilding. Marine engineering |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Jul 2023 01:32 |
| Last Modified: | 25 Jul 2023 01:32 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11723 |
Actions (login required)
 |
View Item |