Tanjung, Luthfiah Refanika (2023) TINDAK PIDANA EKONOMI PEREDARAN PUPUK BERSUBSIDI TANPA IZIN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.78K/Pid.Sus/2022. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text COVER.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text 8. abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (231kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)

Abstract

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Dalam menyediakan pupuk bersubsidi pemerintah melakukan keterbatasan penyediannya, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. Untuk menjamin pengadaan Pupuk Bersubsidi serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, telah ditetapkan Keputusan Menteri melalui Surat Keputusan Menperindag NO.70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pada putusan Mahkamah Agung No. 78K/Pid.Sus/2022 Terdakwa Ahmad Muchadirin terbukti melakukan Tindak Pidana yaitu pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer resmi dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi. Perbuatan terdakwa Ahmad Muchadirin telah melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: (1) Perilaku Terdakwa melakukan Tindak Pidana Ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian Negara yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Islam tindakan terdakwa Ahmad Muchadirin telah melakukan Ghasab, yaitu bentuk dari penguasaan sesuatu yang merupakan hak kepunyaan orang lain secara terbuka.

Actions (login required)

View Item