Baderan, Yesika Adhisdea (2022) SERTIFIKAT HAK MILIK YANG DIPEROLEH PENGGARAP ATAS DASAR SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN DARI DESA (Studi Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo). Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER-2202020028.pdf Download (53kB)
	Text 4. TANDA PENGESHAN PEMBIMBING TESIS.pdf Download (149kB)
	Text 7. PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.pdf Download (172kB)
	Text 10. ABSTRAK.pdf Download (6MB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (6MB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB)
	Text 13. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 14. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 16. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan bukti penguasaan tanah yang diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Pertanahan kepada pemilik tanah, namun pada perkembanganya ada sertifikat Hak Atas Tanah yang diberikan kepada sesorang yang bukan pemilik tanah (Penggarap) berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah dari Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Marisa dan Desa Bunto, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato yang bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perolehan sertifikat hak milik tanah oleh penggarap yang didasari surat kepemilikan dari desa, serta penyelesaian hukum terhadap sengketa sertifikat hak milik yang diperoleh penggarap yang bukan pemilik tanah sebenarnya. Penelitian Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan Sosiologis yang dilakukan untuk meneliti data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perolehan hak atas tanah oleh penggarap yang tertuang di dalam Surat Kepemilikan tanah dari desa tidak mempunyai keterangan bahwa dari mana Penggarap memperoleh tanah tersebut. Untuk Penyelesaian Sengketa tersebut harus dilakukan melalui Lembaga Peradilan, sebab tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Penggarap sehingga harus dimintakan pembatalan.

Actions (login required)

View Item