Risjdah, Bani (2020) ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMILIH ALTERNATIF PERATURAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK UMKM SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PERUSAHAAN SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM : (Studi Kasus Pada PT. NI). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. COVER.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
4. LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.pdf Download (591kB) | Preview |
|
|
Text
2. LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
5. ABSTRAK.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB I.pdf Download (255kB) | Preview |
|
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (347kB) | Preview |
|
Text
9. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (793kB) |
||
Text
10. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) |
||
Text
11. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB) |
||
Text
12. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) |
||
Text
13. BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
||
Text
15. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan atas jumlah PPh Badan terutang berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Melalui penerapan yang telah dilakukan oleh PT. NI, sebagai salah satu alternatif perusahaan untuk memilih peraturan pajak upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Jenis Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh dari wawancara dan sekunder yang diperoleh dari internal perusahaan berupa laporan keuangan maupun dokumen berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Badan terutang yang dihasilkan oleh PT. NI berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 lebih diuntungkan, dibandingkan PP No. 46 Tahun 2013 maupun PP No. 23 Tahun 2018, hal ini dikarenakan rendahnya (kecil) laba yang diperoleh perusahaan. Dalam perspektif Islam, praktik perencanaan pajak ini merupakan usaha Wajib Pajak untuk mensejahterakan diri dengan cara mengefisienkan kewajiban pajak agar perusahaan tidak terlalu terbebani dengan besaran pajak terutang. Hukum perencanaan pajak adalah sah selama masih dilakukan pada bingkai yang benar (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | S-1383-FE |
Uncontrolled Keywords: | Perencanaan Pajak, Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan UMKM |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting L Education > L Education (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 17 Nov 2022 12:43 |
Last Modified: | 17 Nov 2022 12:43 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10286 |
Actions (login required)
View Item |