Toharudin, Toharudin (2022) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER TESIS.pdf Download (13kB)
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN - TOHARUDIN - MKN 2202020013.pdf Download (508kB) | Preview
	Text 7. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARIME.pdf Download (292kB)
	Text 12. ABSTRAK.pdf Download (17kB)
	Text 13. BAB I.pdf Download (286kB)
	Text 18. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (123kB)
	Text 14. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text 15. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text 16. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text 17. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB)

Abstract

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dikarenakan debitor cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditor. Agar penulisan terarah, maka rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana eksekusi jaminan fidusia terhadap debitor cidera janji. (eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021), Bagaimana kepastian hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, artinya dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini sebagai berikut: Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Adanya prosedur pemberian kredit diterapkan untuk mengetahui layak atau tidaknya calon debitor diberikan kredit pembiayaan, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin; Kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji. Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberi tafsir baru terhadap konstitusi.

Actions (login required)

View Item