Melfijanti, Melfijanti (2022) KEMANFAATAN HUKUM PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM UPAYA PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT OLEH ANGGOTA MASYARAKAT ADAT DAERAH PORA NUSA TENGGARA TIMUR. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER .pdf Download (23kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan.pdf Download (119kB)
	Text 8. Pernyataan Bebas Plagiarisme.pdf Download (257kB)
	Text 12. Abtrak.pdf Download (112kB)
	Text 14. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (368kB)
	Text 19. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (27kB)
	Text 15. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text 16. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text 17. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text 18. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)

Abstract

Kedudukan masyarakat adat pada dasarnya diakui oleh bangsa Indonesia dengan keberagaman di Indonesia yang merupakan cermin dari Bhinneka Tunggal Ika dan juga pengakuan ini tertuang dalam amandemen undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang marginal dikarenakan kehidupan yang masih menganut sistem adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sehingga dengan kedudukan marginal masyarakat adat ini membuat mereka merasa tidak dilindungi oleh negara walaupun secara peraturan adanya pengakuan terhadap mereka. Pengakuan ini tidak terbatas pada masyarakatnya saja namun, juga pengakuan keseluruhan bagi keberlangsungan mereka terutama dalam upaya pengakuan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat adat tersebut. Sengketa tentang tanah ulayat ini masih terjadi dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah dan pengusaha untuk dapat menjadikan tanah ulayat sebagai tanah negara. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari instansi terkait tentang tanah yang dibantu oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentang peralihan hak tanah ulayat, serta kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat adat daerah Pora Nusa Tenggara Timur dengan adanaya instansi Kantor Pertanahan, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif empiris yang bersumber pada peraturan perundang-undang dan pendekatan pada kasus yaitu masyarakat hukum adat di daerah pora. Daerah penelitian Pora Nusa Tenggara Timur. Bahwa belum adanya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna melindungi masyarakat adat dan hak ulayatnya yaitu tanah ulayat. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan dari pemerintah terhadap daerah Pora mampu memberikan pengakuan bagi masyarakat adat berupa pengakuan dan hak ulayat, tanah ulayat di daerah Pora Nusa Tenggara Timur.

Actions (login required)

View Item