Dayani, Charisma Mutmainah Anggun (2022) PERAN KPAI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Image 3. ORISINALITAS.PDF Download (52kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (265kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)

Abstract

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Berdasarkan website KPAI, anak korban pencabulan pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 192 kasus menjadi 419 kasus. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Penelitian ini membahas mengenai peran KPAI dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai korban pencabulan, serta pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang merupakan studi kasus dari Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat. Dengan demikian, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil wawancara dengan Komisioner KPAI. Adapun hasil penelitiannya yaitu: Pertama, KPAI saat ini belum mampu secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari segi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 76 huruf (a) UUPA. Ditambah hanya ada beberapa KPAD di Indonesia yaitu 3 KPAD tingkat provinsi, 8 KPAD tingkat kota, dan 24 KPAD tingkat kabupaten. Kedua, Hakim belum maksimal dalam menjatuhkan pidana dikarenakan putusan Hakim yang tidak menambahkan sepertiga pidana dari ancaman pidana, menurut penulis tidak sesuai dan tidak ada keadilan sebab perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bukanlah tindak kejahatan yang ringan. Hakim juga harus memperhatikan pertimbangan nonyuridis seperti latar belakang dan penyebab terdakwa melakukan hal tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa, serta memperhatikan kondisi fisik dan psikis terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam Islam ialah perlindungan terhadap hak-hak korban dari hal-hal yang dapat membahayakan serta dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian pada diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu: Pertama, KPAI terutama KPAD disarankan untuk lebih fokus serta memahami tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan, serta KPAI dan pemerintah daerah juga disarankan segera membentuk KPAD secara merata di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, Hakim disarankan dalam memutus perkara, selain mempertimbangkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAP, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan yurisprudensi hakim sebelumnya bahkan melakukan perbandingan dengan negara lain dan melakukan rechtsvinding (penemuan hukum) dalam setiap kasus yang ditangani. Hakim juga disarankan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada seperti mengenai psikologi dan masalah kesehatan mental atau yang kita ketahui sebagai mental illness. Ketiga, Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Banyak ayat al-Quran dan hadits yang membahas mengenai perlindungan anak. Orang tua wajib melindungi anak dari berbagai macam tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan seksual.

Actions (login required)

View Item