Syahputra, Mohammad Fachri (2022) TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN TERINDIKASI PAILIT (Studi putusan: Nomor 1043 K/Pdt.Sus-Pailit/2021). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text 5. PENGESAHAN.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text 3. ORISINALITAS.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai pembuktian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit. Dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan harus memiliki bukti – bukti untuk melakukan pembuktian memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Dalam pembuktian penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepaillitan ini perlu dilakukan dalam peradilan karena bukti – bukti ini lah yang akan menjadi pertimbangan hakim yang dimana hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan undang – udang yang berlaku agar terwujudnya keadilan terhadap kegiatan bisnis bagi para pelaku usaha. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu : 1) Bagaimana pembuktian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan terindikasi pailit?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1043 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?; dan 3) Bagaimana pandangan islam dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terdahap perusahaan terindikasi pailit. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data atau sekunder dari berbagai bahan hukum dan data primer sebagai data pendukung. Demikian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 43 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 165/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa pembuktian Kepailitan dan PKPU terdapat dalam undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Actions (login required)

View Item