Fitrianingsih, Fitrianingsih (2022) TINDAK PIDANA KORUPSI PEMOTONGAN DANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/PID.SUS/2020). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text cover.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text lembar pengesahan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text lembar pernyataan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text abstrak.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (703kB) | Preview
Preview	Text dafpus.pdf Download (441kB) | Preview
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)

Abstract

Korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu Negara karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasanya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Penelitian ini hendak mengkaji tentang penerapan hukum pidana meteriil terhadap tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah, Pertimbangan hakim terhadap pelaku korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020 dan pandangan hukum islam terhadap tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah. Di dalam pandangan Islam memandang korupsi sebagai tindakan keji. Korupsi dalam konteks Islam sama dengan fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubra. (dosa besar). Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) harus terpenuhinya unsur-unsur delik, maka dapat dikatakan sebagai penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi pada terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, (2) dengan dianggap mampu bertanggungjawab, maka seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban, (3) dalam Islam seseorang tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item