Basmala, Khansa Ramadhani (2022) ANALISIS KEADILAN BAGI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM HAL PENITIPAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. cover - Copy.pdf Download (37kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN 2202019020.pdf Download (79kB)
	Text PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 2202019020.pdf Download (56kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (45kB)
	Text BAB I.pdf Download (201kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)

Abstract

Dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, Notaris dan PPAT merupakan profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Namun dalam prakteknya ada beberapa oknum Notaris dan PPAT sering melakukan hal-hal yang melanggar kode etik notaris yang merugikan dirinya sendiri, hal itu disebabkan oleh kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan para pihak. Salah satunya yaitu Notaris dan PPAT menerima penitipan sertifikat hak atas tanah dari para pihak yang akan membuat perjanjian utang piutang, sertifikat hak atas tanah tersebut dijadikan jaminan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Akibat dari menerima titipan sertifikat hak atas tersebut, tidak jarang Notaris dan PPAT yang terlibat kasus hukum. Perumusan masalah ini bertujuan untuk menganalisa status penitipan sertifikat hak atas tanah menurut Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kode Etik Notaris dan menemukan bentuk keadilan berdasarkan prinsip kemanfaatan hukum bagi Notaris dan PPAT dalam tindakan penitipan sertifikat hak atas tanah tanpa dasar hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT dimungkinkan untuk diputus bebas dari tindak pidana penggelapan berdasarkan tidak adanya peraturan yang jelas terkait penitipan sertifikat hak atas tanah yang diatur dalam perundang-undangan dan demi kemanfaatan mayoritas Notaris dan PPAT Indonesia.

Actions (login required)

View Item