Fachlevi, M. Rifanda Rizcy Putra Haqieqie (2020) TANGGUNG JAWAB NAHKODA BERKAITAN DENGAN TUBRUKAN KAPAL (Studi Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.210/ 3 / I /MP.18). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 02.BAB I.pdf Download (142kB) | Preview
	Text 03.BAB II RIFANDA.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text 04.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text 05.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text 06.BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
Preview	Text 07.DAFTAR PUSTAKA rifanda pdf.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text COVER-RIFANDA.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK-RIFANDA.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN-RIFANDA.pdf Download (105kB) | Preview

Abstract

Penulisan ini dibuat untuk mengetahui, tanggungawab dari Nakhoda pada kasus kecelakaan kapal tubrukan di Mahkamah Pelayaran. Obyek penelitian yang dilakukan penulis untuk melengkapi data-data dalam skripsi ini adalah dengan cara mengumpulakan data-data primer dan skunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta buku-buku hukum yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian ini berupa analisis dari Keputusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.210/3/I/MP.18. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis membahas bagaimana Mahkamah Pelayaran sebagai badan yang mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, untuk mengetahui sebabsebab kecelakaan kapal dan menentukam ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam Penerapan Standar Profesi Kepelautan apakah telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal atau tidak, jadi apabila terjadi Kecelakaan Kapal apakah pihak Tersangkut telah melakukan Penerapan Standar Profesi Kepelautan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Menurut pandangan Islam, Nakhoda adalah pemimpin, untuk itu dituntut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dikapal. Upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau Nakhoda pada kasus tubrukan kapal antara KM. DEWARUCI dengan KM. DOLPHIN dan KM. TRIJAYA LESTARI belum sesuai dengan kewajiban nahkoda yang sudah di tentukan. Sehingga dia di anggap bersalah atau lalai dan berakibat nahkoda di berikan sanksi.

Actions (login required)

View Item