KURNIAWAN, RIZKI (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KEDAI KOPI SKALA UMKM DI KOTA BEKASI. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (539kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (321kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)

Abstract

UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Kementrian telah mencatat bahwa konstribusi disektor UMKM meningkat dan ternyata sektor UMKM juga mampu menyerap tenanga kerja di dalam negeri dan terbukti mampu membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Salah satu sektor usaha skala UMKM yang sedang berkembang di Kota Bekasi adalah sektor jasa makanan dan minuman berupa usaha kedai kopi. Usaha kedai kopi skala UMKM ini harus bersaing dengan restoran/cafe yang merupakan usaha besar. Melihat kondisi ini maka dalam penelitian ini mengangkat permasalahan:1) bagaimanakah kebijakan mengenai kegiatan usaha kedai kopi di Kota Bekasi? 2) bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha kedai kopi skala UMKM di Kota Bekasi ?; 3)bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha kedai kopi skala UMKM menurut hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan data sekunder merupakan data utama. Data primer dijadikan data pendukung guna mendalami permasalahan dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan usaha kedai kopi di Kota Bekasi telah diatur beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum agar tercipta keselarasan antara kepentingan dari pelaku usaha, masyarakat konsumen dan pemerintah/pemerintah daerah. Dikeluarkannya Perda Kota Bekasi No. No. Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perda Kota Bekasi No.08 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan usaha serta menjaga ketertiban dan mencipatakan pemerataan kesempatan dalam berusaha. Secara normatif perlindungan hukum bagi pelaku usaha kedai kopi skala UMKM diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Bekasi yang meliputi aspek pendanaan, 2).sarana dan prasarana; 3).informasi usaha; 4).kemitraan; 5).perizinan usaha; 6)kesempatan berusaha; 7).promosi dagang; 8).dukungan kelembagaan. Namun demikian belum seluruhnya aspek-aspek perlindungan huku tersebut terakomodir dalam peraturan perundangundangan di Kota Bekasi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah didasarkan dengan konsep hukum Islam dengan merujuk kepada dasar dan kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ketentuan yang ditetapkan Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam masyarakat dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan tersebut didasarkan pada Hukum Islam yang di dalamnya memuat asas-asas yang bersumber dari Al- Qur’an dan Hadist. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kedai Kopi, UMKM.

Actions (login required)

View Item