BADRIYAH, ANDINI (2020) KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PT PRIMA TOP BOGA OLEH PT NIPPON INDOSARI CORPINDO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT : (Studi Kasus Putusan Nomor : 07/KPPU-M/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (198kB)
	Text 06. LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (5MB)
	Text 04. LEMBAR ORISIONALITAS SKRIPSI.pdf Download (5MB)
	Text 09. ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (533kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (503kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text 17. LAMPIRAN Surat Keterangan Penelitian Andini Badriyah-Univ. YARSI.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)

Abstract

KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden Komisioner. Diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas keterlambatan Pemberitahuan Terhadap Pengambilalihan Saham, pelaku usaha dalam setiap melakukan pengambilalihan saham wajib di beritahukan kepada KPPU untuk mencegah adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham. Penelitian ini membahas mengenai perkara dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-M/2018 tentang pelanggaran Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Nomor 57 Tahun 2010 atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambillaihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambillaihan berlaku efektif secara yuridis atau biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambillaihan saham di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil pembahasanya yaitu: Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewjiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai penjualan perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan juga hasil bahwa PT Nippon Indosari Corpindo sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat. Dalam pandangan Islam pengambilalihan saham merupakan suatu syirkah mudharabah yaitu antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan Satu pihak memberikan kontribusi kerja (amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mal). Dalam hal ini kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Dan telah lama dikenal lembaga Al-Qadha yang merupakan lembaga peradilan yang menaungi Komisi Pengawa Persaingan Usaha dalam memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.

Actions (login required)

View Item