WIDYANTAMA, ANDROE (2020) PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG WAKTUNYA BERSAMAAN DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG : (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1570 K /Pdt/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01 Halaman Sampul.pdf Download (161kB)
	Text 06 HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (146kB)
	Text 04 PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (175kB)
	Text 10 Abstrak.pdf Download (251kB)
	Text 11 BAB I.pdf Download (187kB)
	Text 16 Daftar Pustaka.pdf Download (358kB)
	Text 12 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text 13 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB)
	Text 14 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (846kB)
	Text 15 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text 17 Lampiran Putusan 1570_K_PDT_2018_KABUL.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)

Abstract

didasari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Subur Hermanto dan Ami Rahmiati, di mana terdapat suatu penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Subur Hermanto dalam perjanjian tersebut. Perbuatan yang dilakukan mengacu pada Pasal 1449 KUHPerdata yang memberikan kesempatan untuk membatalkan perjanjian pada pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan serta tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPerdata yang membuat akibat hukum terhadap ppjb cacat yuridis di mana pokok isi perjanjian ialah perjanjian hutang piutang dan perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 12 UUHT yang menjelaskan janji yang memberikan kewenangan pada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Subur Hermanto telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur penyalahgunaan keadaan, adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan adanya hubungan klausula tidak halal. Pada dasarnya debitor dan kreditor bebas melakukan perjanjian apapun asalkan kedua belah pihak sepakat. Walaupun perjanjian tersebut dilakukan oleh para pihak baik kreditor maupun debitor, namun perjanjian itu tidak diperkenankan sehingga akibat hukum terhadap perjanjian tersebut tetap dilakukan. Perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak adalah membuat perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dan diikuti dengan perjanjian pemberian hak tanggungan. Hakim dalam pertimbangan Mahkamah Agung sudah bertindak tepat sesuai dengan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Perbuatan penyalahgunaan keadaan termasuk perbuatan zalim yang melanggar aturan-aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Actions (login required)

View Item