Anjampiani, Salsabila Pristy (2020) PERAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI BUMN BERBENTUK PERSERO TERBUKA (Studi Kasus Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara Melalui RUPSLB Tanggal 29 Agustus 2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (112kB)
	Other 5. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.PDF Download (693kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (392kB)
	Text 10. BAB 1.pdf Download (444kB)
	Text 11. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text 12. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text 13. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (962kB)
	Text 14. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Other 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.PDF Download (570kB)

Abstract

Menteri Badan Usaha Milik Negara berperan dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero. Dalam Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara melalui RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip good corporate governance serta prinsip profesionalisme. Pengangkatan dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 29 Agustus 2019 melalui RUPSLB baru pengkukuhan pemberhentiannya kemudian pada tanggal 2 September 2019 melalui RUPSLB. Direktur tersebut semula merupakan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara. Seperti yang kita ketahui, aset Bank Rakyat Indonesia sangat lebih besar dibanding Bank Tabungan Negara. Dalam Islam terdapat kaidah yang berbunyi bahwa kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan. Pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya. Artinya seharusnya menempatkan jabatan seseorang sesuai dengan kemampuannya, apabila baik maka seharusnya diangkat jabatannya bukan diturunkan. Maka dari itu Menteri BUMN tidak menjalankan perannya dalam melaksanakan prinsip good corporate governance dan prinsip profesionalisme dalam pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Menteri BUMN seharusnya lebih memperhatikan prinsip good corporate governance dan prinsip profesionalisme dalam tata kelola BUMN terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN.

Actions (login required)

View Item