METANA, ANANTA HAMAS (2019) URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BAIK (STUDI KASUS NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (205kB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM.pdf Download (822kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (281kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (430kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (272kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (335kB)

Abstract

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya diatur secara khusus di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengsesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pada tahapan penyusunan ada yang namanya pembuatan Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan pedoman, acuan bagi pembentukan undang-undang, karena memberikan petunjuk, arah, dan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, materi muatan yang akan dibentuk dalam rancangan undang-undang. Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan DPR selaku lembaga legislatif harus mebentuk peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Anggota DPR dalam membentuk peraturan sekiranya perlu paham dengan konsep pembentukan hukum (Taqnin Al-Ahkam) dalam Islam.

Actions (login required)

View Item