Search for collections on Universitas YARSI Repository

GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA (STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.49/PUU.X/2012)

FIDHIRA, FITRAH (2019) GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA (STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.49/PUU.X/2012). Masters thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
COVER - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf

Download (44kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PENGESAHAN - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf

Download (381kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf

Download (438kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf

Download (35kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1 - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf

Download (247kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA-FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf

Download (121kB) | Preview
[img] Text
BAB 2 - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (286kB)
[img] Text
BAB 3 - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (431kB)
[img] Text
BAB 4 - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (250kB)
[img] Text
BAB 5 - FITRAH FIDHIRA - 2202017003 - MKN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (134kB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukannya argumentasi perihal konsep hak ingkar dan penerapan hukum menyangkut hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/ Pdt.G/2015/PN.Bkt, Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PN.UNR, Putusan No. 412/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Hasil analisis menemukan bahwa berkaitan dengan hak ingkar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, maka berkaitan dengan due Process of The law maka dapat dikecualikan pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama keterkaitan equal before the law akan sejalan dengan due process of law, kedua perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam keranka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: T-7-MKn
Uncontrolled Keywords: Hak Ingkar, Notaris, Mahkamah Konstitusi, Majelis Pengawas Daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 09 Feb 2021 02:37
Last Modified: 29 May 2023 02:08
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/8546

Actions (login required)

View Item View Item