Dewi, Lala (1998) Izin poligami dan perceraian bagi pegawai negri sipil menurut hukum perkawinan di Indonesia. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Abstract

Undang-undang no. 1 th 1974 tentang perkawinan dan komplasi hukum Is menganut azas monogami, tetapi tidak membatasi seorang untuk berpoligami sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya PP No. 10 tahun 1983 tent izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil dan PP no. 45 tahun 1990 tent perubahan atas PP No. 10 th 1983 hanya mengatur tata cara untuk melaksanakan perkawinan dan perceraian bagi PNS tidak sewena-wena dalam melakukan suatu perkawinan percaraian, oleh sebagian besar PNS kehadiran PP No. 10 nth 1983 dan PP 45 th 1990 dilanggar.

Actions (login required)

View Item