Mohammad, Mohammad (2010) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN GUBERNUR DKI NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Text S-297-FH.pdf Restricted to Registered users only Download (42MB)

Abstract

Penelitian mengenai Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Beberapa Mall Yang Berada Di Wilayah Jakarta Timur adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami masalah kurangnya pendekatan secara sosiologis kepada masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Adapun pokok masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana Penegakan Hukum Pelanggar Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dan (2) Apa kendala-kendala penegakan hukum Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif yang berdasarkan sumber data, pengumpulan data, kepustakaan, analisa data yang dibantu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara), bahan perkuliahan, literatur perpustakaan, dan menggunakan metode empiris yang berdasarkan studi lapangan, penelitian, angket, dan wawancara. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelanggar Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok, khususnya di beberapa Mall yang ada di daerah Jakarta Timur, semakin banyak tempat-tempat umum seperti itu tidak menyediakan ruangan khusus untuk merokok, dan kurangnya razia-razia yang dilakukan oleh para penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Untuk Peraturan Gubernur ini, sarana atau fasilitas tersebut masih sangat kurang .Bagi masyarakat, kurangnya kesadaran hukum sangatlah berpengaruh kepada peraturan-peraturan Pemerintah yang tidak di taati. Pandangan Islam terhadap Kawasan Dilarang Merokok yaitu Islam membolehkan pemerintah untuk membuat kawasan dilarang merokok. Tujuan dibuatnya Peraturan Kawasan Dilarang Merokok atau Peraturan tentang Kawasan Dilarang Merokok nomor 75 tahun 2005 ini untuk memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan terhadap lingkungan dan agar tidak merugikan orang lain yang juga terkena dampak dari asap rokok tersebut.

Actions (login required)

View Item