Qadar, Nurlaelatul (2018) Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Atas Kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang Menghasilkan Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) dan Minyak Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel Oil) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343/B/PK/PJK/2017). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Cover.pdf Download (26kB)
	Text 5. halaman pengesahan.pdf Download (763kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text 15. DARPUS.pdf Download (230kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (254kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text 12.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
Preview	Text 3. pernyataan orisinalitas.pdf Download (294kB) | Preview

Abstract

Sengketa yang terjadi antara Dirjen Pajak dengan PT. Mentaya Sawit dilatar belakangi adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. PT. Mentaya Sawit Mas mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 yang menyatakan bahwa PT. Mentaya Sawit Mas harus membayar kekurangan PPN sebesar Rp. 344.235.432. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perhitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan. Perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 1A jo Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Khusus untuk Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (crude palm oil) dan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil), selain sudah diatur dengan ketentuan tersebut di atas juga diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Berkaitan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 343/B/PK/PJK/2017 sudah tepat sesuai dengan Pasal 1A Juncto Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Namun demikian, dalam kasus ini pertimbangan Hakim yang mendasarkan putusannya pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (dalam putusan ditulis peraturan) adalah tidak tepat karena yang menjadi sengketa dalam kasus ini adalah PPN Masa Pajak April 2011. Pada saat itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014. Dalam Pandangan Islam disebut dengan istilah dharibah yang berasal dari kata dasar (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memikul, menerangkan, atau membebankan. Dalam hal ini pajak dibebankan kepada pengusaha kena pajak yang berkecimpung di bidang industri perkelapa sawitan yang memperoleh barang kena pajak/jasa kena pajak .

Actions (login required)

View Item