Putri, Adella (2018) PERANAN INTERPOL TERHADAP EKSTRADISI DALAM HAL TIDAK ADA PERJANJIAN EKSTRADISI ANTAR NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 113.PK/PID.SUS/2014). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER ADELA.pdf Download (117kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM.pdf Download (850kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (351kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (201kB)
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN-ADELLA.pdf Download (117kB) | Preview

Abstract

Pelaku kejahatan/ tindak pidana korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum yang dilakukan di negaranya sangat banyak terjadi. Upaya untuk membawa kembali seorang pelaku tindak pidana di Indonesia untuk dapat di proses dan dimintai pertanggungjawaban pidana menurut sistem hukum Indonesia adalah melalui mekanisme “Ekstradisi”. Alternatif lain yang justru lebih efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas negara adalah, melalui organisasi kerjasama kepolisian negara-negara di dunia yang bernama International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol). Islam sebagai agama ternyata mampu memasuki semua sudut kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, tata pemerintahan sampai pada hubungan-hubungan antar Negara. Adapun permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut (1) Bagaimana peranan interpol terhadap ekstradisi dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara. (2) Bagaimana pandangan Islam terhadap proses ekstradisi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Adanya pengakuan PBB tentang status Interpol pada tahun 1971 yang mengakui bahwa Interpol adalah Inter Governmental Organization (IGO). (2) Pada umumnya, ekstradisi adalah kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. Deportasi merupakan alternatif yang relatif efektif dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit dan rumit sebagaimana dilakukan dengan ekstradisi. Dan deportasi merupakan bagian dari ekstradisi terselubung (Disguised Extradition). Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Sherny dalam keimigrasian di Amerika Serikat maka Sherny dapat dipulangkan dengan cara di deportasi. (3) Dalam teori Fiqih Siyasah tidak ada halangan antar negara-negara Darus Salam untuk menyerahkan penjahat yang melakukan suatu tindak kejahatan, baik penjahat yang diserahkan itu seorang muslim atau seorang zimmi atau seorang musta’min yang melakukan suaru tindak kejahatan itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Dikecualikan jika yang diminta untuk diserahkan adalah kaum wanita muslim.

Actions (login required)

View Item