Search for collections on Universitas YARSI Repository

SENGKETA KLASIFIKASI BARANG IMPOR JENIS ALAS KAKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/B/PK/PJK/2017)

ANDIANI, DHINAR (2018) SENGKETA KLASIFIKASI BARANG IMPOR JENIS ALAS KAKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/B/PK/PJK/2017). Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
2. COVER.pdf

Download (99kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (403kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9.ABSTRAK.pdf

Download (84kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. BAB I.pdf

Download (336kB) | Preview
[img]
Preview
Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (141kB) | Preview
[img] Text
12. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (292kB)
[img] Text
13. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img] Text
14. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (306kB)
[img] Text
15. BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (204kB)
[img]
Preview
Text
4. PERNYATAAN ORISNALITAS.pdf

Download (311kB) | Preview

Abstract

CV. Pujima Goarna mengimpor barang jenis alas kaki, mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas dikeluarkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dengan kewajiban membayar sebesar Rp 41.520.000,-. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menolak klasifikasi dan penetapan tarif bea masuk yang dilakukan CV.Pujima Goarna. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan banding yang diajukan CV. Pujima Goarna, berbeda dengan Majelis Hakim Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali CV. Pujima Goarna yang dinilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan hasil penelitian, pengklasifikasi dan penetapan tarif atas barang impor dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diatur pada Pasal 14 angka (1) dan (2). Dalam pandangan Islam, klasifikasi barang dan penetapan tarif atas barang impor tidak bertentangan dengan Syariat Islam selama pemungutannya dilakukan dengan tujuan kemaslahatan atau kebaikan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-505-FH
Uncontrolled Keywords: Kepabeanan, Klasifikasi, Keberatan
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 09 Feb 2021 02:32
Last Modified: 26 Apr 2022 01:48
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6702

Actions (login required)

View Item View Item