MALIK, LU’AI LITTA ANDRIANI PRASTI (2018) PRAKTIK PENCANTUMAN HARGA PADA RUMAH MAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Rumah Makan Lontong Orari Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. SAMPUL.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text
6. halaman pengesahan tim penguji.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (364kB) | Preview |
|
|
Text
14. Daftar Pustaka.pdf Download (249kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10. BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
|
|
Text
11. BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) |
|
|
Text
12. BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) |
|
|
Text
13. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) |
|
|
Text
4. pernyataan orisinalitas skripsi.pdf Download (316kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK-MALIK.pdf Download (131kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini di susun untuk mengetahui mengenai masalah praktik pencantuman harga pada rumah makan di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Dalam sengketa Perlindungan Konsumen setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban adalah Perbuatan Hukum. Selain itu penulis juga ingin mengetahui dan mengkaji pandangan Islam terkait praktik kewajiban pencatuman harga pada rumah makan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan pustaka serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian data primer di lapangan atau masyarakat. Dalam skripsi ini, penulis, penulis berpendapat di dalam praktiknya kewajiban pencantuman harga pada rumah makan masih kurang di implementasikan mengingat kewajiban tersebut telah tercantum dalam Pasal 7 Huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha saat terjadi sengketa konsumen telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf a, Huruf b, dan Huruf c. Selain itu, menurut pandangan Islam kewajiban pencantuman harga merupakan salah satu sifat jujur yang harus ada dan di cerminkan dalam melakukan kegiatan usaha dan setiap transaksi dalam Islam harus di dasarkan pada pri sip kerelaan antar kedua belah pihak.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-507-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Praktik Kewajiban Pencantuman Harga, Sengketa Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Gharar |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:32 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 03:55 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6699 |
Actions (login required)
 |
View Item |