KARIN, TAMARA MAYRIZKHA (2018) PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/Ag/2016). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER 1.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (755kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (240kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
Preview	Text 4. HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (293kB) | Preview

Abstract

Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana kepada pihak defisit dana. Dalam penulisannya skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, Dengan demikian maka jelas bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolute dari peradilan agama. Berdasarkan dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa murabahah dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini dilihat di Pasal 55 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad murabahah ke perjanjian fidusia. Hal tersebut sudah benar, meskipun dalam implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah, namun dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan syariah yang berani melakukan suatu akad pembiayaan suatu barang tanpa adanya jaminan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan fidusia atas obyek tersebut. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (accesoir). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdi kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Memberikan kedudukan yang kuat serta aman bagi para lembaga penyalur dana, perjanjian accesoir tidak mungkin ada jika tidak ada perjanjian pokok. Menurut Hukum Islam penyelesaian sengketa akad murabahah dapat diselesaikan melalui basyarnas atau juga pengadilan. Kedua cara ini diakui dalam ajaran Islam untuk mendapatkan keadilan.Namun Islam menganjurkan untuk mencari solusi penyelesaiannya dengan musyawarah atau mediasi terlebih dahulu.

Actions (login required)

View Item