SHAPUTRA, REZA (2019) KEWENANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST ). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
2.halaman judul.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
6. HALAMAN PENGESAHAN TIM.pdf Download (755kB) | Preview |
|
|
Text
9.abstrak.pdf Download (84kB) | Preview |
|
|
Text
11.Bab 1.pdf Download (333kB) | Preview |
|
|
Text
16.dapus.pdf Download (276kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
12.Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB) |
|
|
Text
13.Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) |
|
|
Text
14.Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) |
|
|
Text
15.Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
|
Text
4. Pernyataan orisinalitas skripsi.pdf Download (291kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kewenangan Hakim memutus perkara diluar dakwaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP bahwa musyawarah hakim untuk memutus perkara haruslah berdasarkan dengan Surat dakwaan dan segala fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Namun prakteknya banyak putusan yang tidak sesuai dengan surat dakwaan seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa yang bernama Susi Tur Andayani yang dimana putusannya tidak sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum, namun Majelis Hakim memutus berdasarkan dengan fakta-fakta yang teruangkap pada persidangan. Islam juga mengajarkan bahwa seorang Hakim haruslah memutus suatu perkara yang sesuai dengan dakwaan hal ini dibuktikan dengan banyaknya firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada sahabat maupun keluarga Rasullulah yang membahas tentang kewenangaan hakim memutus suatu perkara. Metode penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder dan yang didukung oleh data primer. Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer di peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-517-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Hakim, Kewenangan, Surat Dakwaan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:32 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 06:07 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6690 |
Actions (login required)
 |
View Item |