PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA DAN PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 118 PK/TUN/2015)

SALAWATI, LYSANZA (2019) PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA DAN PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 118 PK/TUN/2015). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (118kB) \| Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM.pdf Download (274kB) \| Preview
Preview	Text 9. abstrak.pdf Download (190kB) \| Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (317kB) \| Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSTAKA (Autosaved).pdf Download (236kB) \| Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
	Text 13. BAB III pertimbangan hakim matriks (1) baru.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text 14. BAB IV pandangan islam ke 2.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB)
	Text 15. BAB V kesimpulan fix.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
Preview	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (295kB) \| Preview

Abstract

Skripsi ini disusun untuk mengetahui proses pengalihan hak atas rumah negara kepada pegawai negeri sipil yang diajukan oleh pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil atas rumah negara yang dihuninya, dan mengerahui perolehan hak milik atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah negara tersebut. Selain itu penulis ingin menunjukan pada dasarnya rumah dinas dapat beralih sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1999 tentang rumah negara dan hak atas tanahnya dapat beralih kepada pemilik hak atas rumah negara dengan membawa bukti-bukti bahwa rumah negara tersebut telah beralih dan dapat di daftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat. Namun Pelaksanaan pengalihan rumah negara tidak dapat terlaksana walaupun Peraturan Pemerintah memungkinkan dilaksanakannya pengalihan hak, hal ini dikarenakan adanya inkonsistensi peraturan yang berlaku. Dalam Islam hukum pertanahan dikenal dengan “ahkam al-aradi”. Pada umumnya para fuqaha membahas hukum pertanahan dalam studi pengelolaan harta benda (al-amwal) oleh negara dan jual beli ‘bai.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-523-FH
Uncontrolled Keywords:	pengalihan hak atas rumah negara, perolehan hak atas tanah, Pegawai Negeri Sipil, hukum pertanahan yang dikenal “ahkam al-aradi”, jual beli ‘bai.
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Depositing User:	Mr. Administrator System Admin
Date Deposited:	09 Feb 2021 02:32
Last Modified:	13 Apr 2022 01:40
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6684

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository