Putri, Verayana Larasati (2019) PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL UNTUK PELAYANAN KARGO DAN POS DI BANDAR UDARA KUALANAMU MEDAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Putusan Nomor : 03/KPPU-I/2017). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text 6 HALAMAN PENGESEAHAN.pdf Download (826kB) | Preview
Preview	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text 12. BAB II.pdf Download (519kB) | Preview
Preview	Text 13. BAB III.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text 14. BAB IV.pdf Download (787kB) | Preview
Preview	Text 15. BAB V.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (310kB) | Preview

Abstract

PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. Di mana berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan telah diuraikan kegiatan pengusahaan Bandar Udara, pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, kargo dan pos, fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan dan lahan untuk bangunan, lapangan, industry serta gedung ataupun bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu Medan, (2) Bagaimana analisis pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPU-I/2017, dan (3) Bagaimana pandangan dari Hukum Islam terkait penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kegiatan pelayanan jasa kargo dan pos tersebut yang menjadi objek dari pemindahtanganan PT Angkasa Pura II (PERSERO) di Lini-1 melanggar Pasal 233 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa izin Menteri tersebut tidak dapat dipindahtangankan sekalipun kepada anak perusahaan. Adapun penyewaan di Mitra Usaha Lini-2 (pergudangan) dilakukan dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum apapun. (2) PT. Angkasa Pura II (PERSERO) melakukan pelanggaran pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. PT. Angkasa Pura II (PERSERO) merupakan BUMN yang dikecualikan monopolinya seperti yang ada dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi kegiatan PT. Angkasa Pura II (PERSERO) yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan menetapkan tarif yang ganda dengan cara tarif pelayanan gudang di Terminal Kargo yang tidak ada penyesuaian tarif penanganan kargo untuk kargo outgoing setelah penerapan Regulated Agent (RA) sementara jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak adanya penambahan kegiatan. (3) Pandangan Hukum Islam terkait penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu Medan disebut dengan Ijarah. Dalam bentuknya yaitu Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti sewa rumah.

Actions (login required)

View Item