Noer, Annisa Syafitri (2019) PEMBERIAN MUT'AH KEPADA MANTAN ISTERI PASCA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda.). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. Halaman Judul.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
5. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
8. Halaman Abstrak.pdf Download (107kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (193kB) | Preview |
|
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB II.pdf Download (361kB) | Preview |
|
|
Text
12. BAB III.pdf Download (290kB) | Preview |
|
|
Text
13. BAB IV.pdf Download (994kB) | Preview |
|
|
Text
14. BAB V.pdf Download (68kB) | Preview |
|
|
Text
3. Halaman Orisinalitas Skripsi.pdf Download (244kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini membahas tentang kasus seorang isteri yang mengajukan cerai gugat disertai tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, pemberian mut’ah dan nafkah anak. Fokus penelitian Penulis adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memutuskan suami untuk membayar mut’ah kepada isteri. Adapun rumusan masalah yang Penulis buat adalah: Bagaimanakah regulasi yang mengatur mengenai pemberian mut’ah kepada mantan isteri pasca cerai gugat; Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda.; dan Bagaimanakah pandangan Islam terhadap pemberian mut’ah kepada mantan isteri pasca cerai gugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa regulasi mengenai pemberian mut’ah bagi isteri yang mengajukan cerai gugat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KHI. Sedangkan menurut Penulis, pasal tersebut hanya berlaku untuk akibat dari cerai talak saja. Dalam Islam juga tidak diatur pemberian mut’ah bagi isteri yang mengajukan cerai gugat sehingga para Ulama fikih saling berbeda pendapat. Oleh karena terjadi kekosongan hukum mengenai hal tersebut, maka Penulis sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian mut’ah hanya berlaku apabila terjadi talak oleh pihak suami kepada isteri. Sedangkan tidak berlaku jika terjadi sebaliknya berdasarkan penafsiran argumentum a contrario.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-529-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Argumentum a contrario, Iddah, Kompilasi Hukum Islam, Mut’ah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:32 |
| Last Modified: | 13 Apr 2022 05:00 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6678 |
Actions (login required)
 |
View Item |