PERTIWI, MUTIARA DIWI (2018) PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 (Studi Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G./2012/PN.Cn. dan Putusan PT Bandung Nomor 415/PDT/2013/PT.BDG). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER .pdf Download (104kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (161kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (250kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
Preview	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM.pdf Download (790kB) | Preview

Abstract

Penulisan ini membahas tentang masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam sengketa Perlindungan Konsumen setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban adalah Perbuatan Hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana kriteria pelaku usaha dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, (2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Cn. dan Pengadilan Tinggi Nomor 415/PDT/2013/PT.BDG, (3) Bagaimana pandangan Islam terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Cn. dan Pengadilan Tinggi Nomor 415/PDT/2013/PT.BDG. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ada tiga (3) kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini. Pertama, perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPer mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, salah satu kategorinya yaitu unsur kelalaian yang merupakan risiko yang terbit dari suatu sikap yang melibatkan kerugian. Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Cn telah sesuai dengan hukum yang ada, sama halnya dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat Pengadilan Tinggi Nomor 415/PDT/2013/PT.BDG telah menyatakan putusan Pengadilan Negeri dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Ketiga, Perbuatan yang melarang menjual barang cacat, larangan menipu (ghisy), larangan tadlis.

Actions (login required)

View Item