Search for collections on Universitas YARSI Repository

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG TANPA PERSETUJUAN/LISENSI PEMILIK HAK MEREK ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1014/PDT.SUS-HKI/2016 )

CAROLIN, CAROLIN (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG TANPA PERSETUJUAN/LISENSI PEMILIK HAK MEREK ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1014/PDT.SUS-HKI/2016 ). Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img] Text
2. Halaman judul.pdf

Download (118kB)
[img] Text
5. HALAMAN PENGESHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf

Download (839kB)
[img] Text
9. ABSTRAK.pdf

Download (86kB)
[img] Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (163kB)
[img] Text
11. BAB I.pdf

Download (309kB)
[img] Text
12. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (271kB)
[img] Text
13. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (299kB)
[img] Text
14. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (524kB)
[img] Text
15. BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (88kB)
[img]
Preview
Text
4. PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI.pdf

Download (302kB) | Preview

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud Hak atas Merek (Trades Marks) termasuk di dalamnya semakin menjadi persoalan penting dalam dunia perdangan di Indonesia. Dengan semakin kuatnya arus globalisasi perdagangaan di dunia. Sebuah merek harus dilindungi keberadaannya. Sebagaimana terjadi pada kasus kepemilikan Merek Buddha To Buddha. Penelitian ini menganalisis (1) Perlindungan hukum terhadap Pemilik/pemegang ha katas merek terdaftar dari penjualan barang bermerek miliknya secara tidak sah, (2) Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Buddha To Buddha melawan Utami Silver, (3) Pandangan Islam terhadap sengketa Buddha To Buddha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang diteliti hanya bahan pustaka dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekuder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap Pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar dari penjualan barang bermerek miliknya secara tidak sah diatur didalam pasal 76 UUM No.15 Tahun 2001 yang telah direvisi menjadi Pasal 83 ayat (1) UUMG No.20 Tahun 2016. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa Merek Buddha To Buddha dengan Utami Silver sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek tahun 2001 dan Undang-Undang Merek tahun 2016, dan (3) Menurut Islam, sengeketa Buddha To Buddha adalah perbuatan yang dilarang dalam islam karena Utami Silver menggunakan Merek Buddha To Buddha tanpa seizin dan/atau adanya persetujuan dengan pihak pemilik Merek Buddha To Buddha.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-538-FH
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Pemilik Merek Terdaftar, Buddha To Buddha.
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 09 Feb 2021 02:32
Last Modified: 25 Mar 2022 02:20
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6670

Actions (login required)

View Item View Item