DEWI, MEILBY SARITA (2018) PEMUTUSAN PERJANJIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3228 K/PDT/2016). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 2. Cover.pdf Download (104kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji.pdf Download (791kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (151kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (477kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
Preview	Text 4. Halaman Orisinalitas Skripsi.pdf Download (289kB) | Preview

Abstract

Perjanjian sewa menyewa di atur di dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdata. Sewa menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang memiliki benda di sebut yang menyewakan dan pihak yang memakai benda disebut penyewa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi atas barang yang disewakan jika hal tersebut menyimpang dari apa yang diperjanjikan. Perbuatan melawan hukum dalam perspektif islam, perjanjian itu berasal dari kata aqad yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”. Pada tanggal 13 Februari 2014 Roy Karyono yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan melakukan perjanjian kerjasama dengan Yongkie Rudi Pangestu Wijaya yang memanfaatkan hak tersebut untuk usaha rumah makan sampai 1 Mei 2016. Sengketa tejadi akibat Roy menutup rumah makan tersebut pada tanggal 15 Maret 2014 hingga akhir Mei 2014 dengan alasan perubahan konsep. Dalam menangani sengketa ini, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Majelis Hakim pada upaya hukum tingkat kasasi dengan Majelis Hakim pada upaya hukum tingkat pertama dan banding. Pemutusan kerjasama sebelum akhir waktu perjanjian hingga menimbulkan kerugian dalam sengketa ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam Hukum Islam, pemutusan perjanjian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dengan alasan tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati atau biasa disebut wanprestasi. Adapun dalam penulisan skripsi ini digunakan metodologi hukum normatif yang memakai literatur berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Actions (login required)

View Item