Search for collections on Universitas YARSI Repository

ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI, Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 dan 145 PK/PID.SUS/2016)

ARYOPRASETYO, TITAN (2019) ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI, Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 dan 145 PK/PID.SUS/2016). Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img] Text
1. Halaman Judul.pdf

Download (127kB)
[img] Text
5. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf

Download (337kB)
[img] Text
8. Halaman Abstrak.pdf

Download (153kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (265kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (396kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (223kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (906kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (157kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (309kB)
[img]
Preview
Text
3. Halaman Pernyataan Orisinalitas.pdf

Download (363kB) | Preview

Abstract

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalita, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan (perkara). Salah satu permasalahan yang perlu dikaji adalah mengenai pidana mati di Indonesia yang masih menjadi perdebatan berbagai kalangan, termasuk para ahli hukum. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia; Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI dan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016; dan Bagaimana argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu: Penerapan Hukuman Mati pada Bandar Narkoba di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Namun belum ada data yang meyakinkan bahwa pidana mati mampu menurunkan tingkat kejahatan secara efektif dibandingkan bentuk atau jenis pidana lain misalnya pidana penjara seumur hidup. Di sisi lain, pihak yang mendukung pidana mati menilai bahwa pidana mati perlu dipertahankan dengan tujuan melindungi rakyat dari kejahatan berat. Menurut Penulis masing-masing pihak, baik pro maupun kontra terhadap pidana mati, memiliki alasan yang cukup kuat dan logis. Penulis juga meyakini bahwa baik yang pro maupun kontra semuanya menolak kejahatan tetapi berbeda pendekatan. Selain itu mengingat kondisi penegakan hukum dan peradilan di negara kita yang masih belum bisa dikatakan sempurna tentu pidana mati harus dijatuhkan dengan sangat hati-hati. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Oleh karena penggunan dan penjualan narkotika dilarang di Indonesia. Artinya, tindakan menjual apalagi sebagai bandar masuk dalam kriteria Jaraimul Takzir, yaitu kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa/keputusan hakim. Kata Kunci : Argumentasi, Mati, Narkotika, Pidana

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-551-FH
Uncontrolled Keywords: Argumentasi, Mati, Narkotika, Pidana
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 09 Feb 2021 02:32
Last Modified: 12 Apr 2022 03:38
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6656

Actions (login required)

View Item View Item