ARYOPRASETYO, TITAN (2019) ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI, Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 dan 145 PK/PID.SUS/2016). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Halaman Judul.pdf Download (127kB)
	Text 5. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (337kB)
	Text 8. Halaman Abstrak.pdf Download (153kB)
	Text BAB I.pdf Download (265kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (906kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB)
Preview	Text 3. Halaman Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (363kB) | Preview

Abstract

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalita, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan (perkara). Salah satu permasalahan yang perlu dikaji adalah mengenai pidana mati di Indonesia yang masih menjadi perdebatan berbagai kalangan, termasuk para ahli hukum. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia; Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI dan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016; dan Bagaimana argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu: Penerapan Hukuman Mati pada Bandar Narkoba di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Namun belum ada data yang meyakinkan bahwa pidana mati mampu menurunkan tingkat kejahatan secara efektif dibandingkan bentuk atau jenis pidana lain misalnya pidana penjara seumur hidup. Di sisi lain, pihak yang mendukung pidana mati menilai bahwa pidana mati perlu dipertahankan dengan tujuan melindungi rakyat dari kejahatan berat. Menurut Penulis masing-masing pihak, baik pro maupun kontra terhadap pidana mati, memiliki alasan yang cukup kuat dan logis. Penulis juga meyakini bahwa baik yang pro maupun kontra semuanya menolak kejahatan tetapi berbeda pendekatan. Selain itu mengingat kondisi penegakan hukum dan peradilan di negara kita yang masih belum bisa dikatakan sempurna tentu pidana mati harus dijatuhkan dengan sangat hati-hati. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Oleh karena penggunan dan penjualan narkotika dilarang di Indonesia. Artinya, tindakan menjual apalagi sebagai bandar masuk dalam kriteria Jaraimul Takzir, yaitu kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa/keputusan hakim. Kata Kunci : Argumentasi, Mati, Narkotika, Pidana

Actions (login required)

View Item