Search for collections on Universitas YARSI Repository

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN BAGI LAYANAN BUS TRANSJAKARTA/Bus Rapid Transit

Yogaswara, Muhammad Dicky (2019) KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN BAGI LAYANAN BUS TRANSJAKARTA/Bus Rapid Transit. Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img] Text
1. COVER.pdf

Download (118kB)
[img] Text
5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.pdf

Download (793kB)
[img] Text
4. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (297kB)
[img] Text
8. ABSTRAK.pdf

Download (181kB)
[img] Text
9. BAB I.pdf

Download (266kB)
[img] Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (283kB)
[img] Text
10. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (229kB)
[img] Text
11. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (159kB)
[img] Text
12. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (361kB)
[img] Text
13. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (202kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta mengeluarkan Transjakarta/Busway (bus rapid transit) untuk menunjang kelancaran transportasi di ibukota jakarta, namun terkait dengan itu pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta/PT Transjakarta tidak melupakan keselamatan pengguna jalan dalam konteks infrastruktur yang dibuat untuk Transjakarta/Busway. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencangkup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Marka Jalan Nomor PM 34 Tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan masih tidak sesuai dengan penerapan nya di jalur transjakarta. Menurut pandangan Islam bahwa kebijakan pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta telah sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa setiap diperbolehkan menetapkan kebijakan dalam rangka meraih kemaslahatan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-558-FH
Uncontrolled Keywords: Pelayanan, Transjakarta/busway, jalan/infrastruktur.
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 09 Feb 2021 02:32
Last Modified: 09 Feb 2022 03:19
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6650

Actions (login required)

View Item View Item