Yogaswara, Muhammad Dicky (2019) KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN BAGI LAYANAN BUS TRANSJAKARTA/Bus Rapid Transit. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (118kB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.pdf Download (793kB)
	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (297kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (181kB)
	Text 9. BAB I.pdf Download (266kB)
	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (283kB)
	Text 10. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text 11. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta mengeluarkan Transjakarta/Busway (bus rapid transit) untuk menunjang kelancaran transportasi di ibukota jakarta, namun terkait dengan itu pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta/PT Transjakarta tidak melupakan keselamatan pengguna jalan dalam konteks infrastruktur yang dibuat untuk Transjakarta/Busway. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencangkup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Marka Jalan Nomor PM 34 Tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan masih tidak sesuai dengan penerapan nya di jalur transjakarta. Menurut pandangan Islam bahwa kebijakan pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta telah sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa setiap diperbolehkan menetapkan kebijakan dalam rangka meraih kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item