PRAJA, MOCH. BARLIANSYAH (2018) ASPEK MEDIKOLEGAL BIOETIKA TERHADAP TINDAKAN HYMENOPLASTY PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (99kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text 12. daftar pustaka.pdf Download (307kB)
	Text 7. bab 1.pdf Download (297kB)
	Text 8. bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB)
	Text 9. bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (946kB)
	Text 10. bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text 11. bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text lembar pengesahan-praja.pdf Download (102kB)

Abstract

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Sedangkan hymenoplasty ialah suatu prosedur rekonstruksi selaput dara yang bertujuan untuk mengembalikan keutuhan dari selaput dara tersebut. Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai aspek medicolegal bioetika terhadap tindakan HYMENOPLASTY pada korban pelecehan seksual ditinjau dari kedokteran dan Islam. Dari hasil kajian studi didapatkan bahwa di Indonesia memang belum ada undang-undang yang dengan tegas membahas mengenai boleh atau tidaknya dilakukan hymenoplasty. Namun terdapat undang-undang praktik kedokteran dan undang-undang kesehatan yang bisa diakaitkan dengan prosedur tersebut. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap tindakan medis, seorang pasien harus mendapat penjelasan terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan dilakukan, serta bedah plastik rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Meskipun menurut medis hymenoplasty tidak memiliki manfaat secara fisiologis, namun pada wanita korban pelecehan seksual hymenoplasty dianggap sebagai cara agar mental dan psikologisnya dapat pulih kembali. Karena dalam beberapa budaya di masyarakat ada yang menjadikan keperawanan sebagai syarat untuk menikah, tidak jarang wanita yang sudah hilang keperawanannya sebelum menikah akan mendapatkan sikap diskriminatif bahkan diusir dari keluarga mereka. Meskipun para ahli ginekologi berhak menolak untuk tidak melakukan tindakan tersebut yang dikarenakan tidak ada manfaat secara medis, namun perlu dipertimbangkan berdasarkan etika kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena hanya dengan hymenoplasty itulah wanita korban pelecehan seksual dapat kembali kepada lingkungan mereka serta mental dan psikologis mereka akan pulih kembali. Namun para ahli ginekologi dilarang berkolusi dengan pasien yang ingin melakukan tindakan tersebut dengan tujuan penipuan. Karena hal tersebut telah melanggar etika kedokteran. Dalam Islam masalah hymenoplasty telah dibahas berdasarkan fikih dan Al-Qur’an, menurut Islam hymenoplasty menjadi wajib dan boleh dilakukan apabila wanita tersebut menjadi korban pelecehan seksual sehingga keperawanannya hilang. Namun hymenoplasty menjadi haram apabila melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk penipuan. Penipuan yang dimaksud adalah wanita tersebut kehilangan keperawanan dengan sengaja tetapi melakukan hymenoplasty dengan tujuan untuk mengelabui calon suami dan keluarganya, hal semacam itulah yang dilarang dalam Islam. Dan dokter serta semua orang yang terlibat dalam penipuan tersebut akan mendapat dosa yang besar.

Actions (login required)

View Item