Chairunnisa, Chairunnisa (2013) ASPEK MEDIKO LEGAL EPILEPSI DITINJAU DARI KEOKTERAN DAN AGAMA ISLAM. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text S 4325 FK_COVER.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text S 4325 FK_LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text S 4325 FK_ABSTRAK.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text S 4325 FK_BAB 1.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text S 4325 FK_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB) | Preview
	Text S 4325 FK_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text S 4325 FK_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text S 4325 FK_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text S 4325 FK_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)

Abstract

Epilepsi adalah istilah untuk cetusan listrik lokal pada substansia grisea otak yang terjadi sewaktu-waktu, mendadak, dan sangat cepat. Secara klinis, epilepsi merupakan gangguan paroksimal di mana cetusan neuron korteks serebri mengakibatkan serangan penurunan kesadaran, perubahan fungsi motorik atau sensorik, perilaku atau emosional yang intermiten dan stereotipik. Selain itu epilepsi berpotensi menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan medikolegal yang secara keseluruhan dapat menurunkan kualitas hidup pasien epilepsi. Masalah tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh hak pekerjaan/karier, pendidikan dan perkawinan, memperoleh tanggungan asuransi, dan memperoleh surat ijin mengemudi ( SIM ). Aspek medikolegal epilepsi juga harus diperhatikan oleh dokter karena kelalaian dan rekam medik yang kurang lengkap akan dapat menyeret dokter ke meja hijau. Sebagian besar Negara mengijinkan orang dengan epilepsi untuk mengemudikan kendaraan keluarga biasa jika mereka telah bebas dari seizure dalam rentang waktu tertentu, walaupun beberapa tetap mengoperasikan larangan selimut (blanket ban). Di United Kingdom orang dengan epilepsi dapat diberikan izin mengemudi yang biasa untuk kendaraan kelompok 1 (mobil dan motor) jika bebas dari semua jenis seizure selama 1 tahun, atau jika seizure hanya terjadi saat tidur selama 3 tahun. Tidak ada responden yang merasa dokter wajib bertanggungjawab atas kehilangan pendapatan dari keluarga pengemudi taksi akibat kehilangan lisensi untuk mengemudi karena dokter melaporkan pasien kepada pihak berwajib. Ini mendukung konsep bahwa dokter berhak melaporkan apa yang menjadi risiko dan melindungi dokter dari tindakan akibat pelanggaran kerahasiaan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan respon suara bulat mengenai hak untuk mengungkapkan rahasia pasien bila hal yang sama berkaitan kepentingan umum. Menurut Islam orang mukalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah allah swt maupun dengan larangan-Nya. seluruh tindakan hukum mukalaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah allah swt maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan allah swt, maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Dasar taklif seorang manusia belum dikenakan taklif ( pembenanan hukum ) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, ulama usul fikih, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Oleh karena mereka tidak atau belum berakal, sehingga mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syarak. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk, dan orang lupa, tidak dikenai taklif karena ia dalam keadaan tidak sadar ( hilang akal ).

Actions (login required)

View Item