Restudiyanti, Lutfia (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKARENAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG. Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (125kB) |
|
|
Text
5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (213kB) |
|
|
Text
3. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (65kB) |
|
|
Text
8. ABSTRAK.pdf Download (148kB) |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (336kB) |
|
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (225kB) |
|
|
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) |
|
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) |
|
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) |
|
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) |
|
|
Text
16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) |
Abstract
Pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang menimbulkan berbagai permasalahan pencemaran lingkungan serius, mulai dari ait lindi yang mencemari tanah hingga berbau tidak sedap yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kondisi ini menimbulkan tuntutan terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang menghasilkan dan mengelola sampah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang serta meninjau permasalahan tersebut dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan fakta di lapangan melalui observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan sesuai peraturan perundang- undangan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berlaku, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan lahan, dan koordinasi. Dalam perspektif Islam, pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga keseimbangan dan kemaslahatan lingkungan. Islam menekankan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi. (La darar waladirar) Oleh karena itu, diperlukan penguatan tanggung jawab pemerintah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-1186-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Tanggung Jawab Pemerintah, Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Sampah. |
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) S Agriculture > S Agriculture (General) |
| Depositing User: | Mr. Administrator System Admin |
| Date Deposited: | 16 Nov 2026 00:56 |
| Last Modified: | 16 Nov 2026 00:56 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15975 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
