PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN PUBLIK ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN ROYA PARSIAL BPN KOTA TANGERANG SELATAN : ANALISA MEKANISME BALIK NAMA YANG TIDAK TERINTEGRAS

Suryani, Fiah (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN PUBLIK ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN ROYA PARSIAL BPN KOTA TANGERANG SELATAN : ANALISA MEKANISME BALIK NAMA YANG TIDAK TERINTEGRAS. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (120kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (53kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (61kB)
	Text 9. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (210kB)
	Text 10. BAB 1.pdf Download (457kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (154kB)
	Text 11. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text 12. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text 13. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text 14. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)

Abstract

Langkah Strategis BPN dalam melakukan modernisasi pelayanan pertanahan melalui pendaftaran hak tanggungan secara elektronik memberikan tantangan baru bagi penerima dan pemberin layanan pertanahan. Kerugian secara materiil dan immateriil pun dialami oleh penerima pelayanan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalinis realita pelayanan publik elektronik dalam roya parsial di BPN Kota Tangerang Selatan, serta pertanggungjawaban PPAT dalam penyelesaian balik nama yang tidak terintegrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Hasil penelitian ini menunjukan adanya Ketidaksesuaian data fisik dengan data yuridis yang menjadi problematika PPAT dalam menjalan jabatannya diera pelayanan pertanahan secara elektronik. Hasil pengecekan sertipikat yang memiliki ketidaksusaian data menghambat proses balik nama klien dari PPAT di Kota Tangerang Selatan. kerugian secara materiil yang dialami penerima layanan pertanahan tidak sebanding dengan kemanfaatan yang lebih banyak dalam pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif. Adapun tanggung jawab PPAT sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan tertib administrasi pertanahan ketika dihadapi problematika adanya cacat administrasi pada dokumen yang diterima harus melaksanakan tanggung jawab PPAT yang tidak hanya berperan dalam lingkup administrasi tetapi juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas proses peralihan hak atas tanah guna mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	T-118-MKn
Uncontrolled Keywords:	BPN, PPAT, Hak Tanggungan Elektronik, Peralihan Hak, Hasik Pengecekan Sertipikat.
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mr. Administrator System Admin
Date Deposited:	15 Oct 2026 05:43
Last Modified:	15 Oct 2026 05:43
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15852

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository