Bakary, Raihan Faza (2025) PEMENUHAN HAK AHLI WARIS YANG TERKENDALA KARENA TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2024). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
01- Halaman Judul.pdf Download (236kB) |
|
|
Text
05- Halaman Pengesahan.pdf Download (4MB) |
|
|
Text
03- Halaman Orisinal.pdf Download (7MB) |
|
|
Text
08- Abstrak.pdf Download (273kB) |
|
|
Text
10- BAB I.pdf Download (392kB) |
|
|
Text
15- Daftar Pustaka.pdf Download (302kB) |
|
|
Text
11- BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) |
|
|
Text
12- BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) |
|
|
Text
13- BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB) |
|
|
Text
14- BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas pemenuhan hak ahli waris yang sering terhambat akibat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Studi kasus ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2024, dengan tujuan menganalisis hambatan pelaksanaan hak ahli waris dalam perspektif hukum perdata dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus dan data sekunder berupa peraturan, putusan, dan literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa kendala eksekusi sering disebabkan konflik antar ahli waris, lemahnya mekanisme eksekusi, dan pemahaman hukum yang terbatas. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menekankan bahwa dalil ne bis in idem tidak berlaku karena gugatan bertujuan memastikan pelaksanaan putusan yang sudah inkracht, bukan perkara baru. Dalam hukum Islam, pemenuhan hak waris adalah kewajiban syar’i yang bertujuan menjaga keadilan dan harmoni keluarga sesuai QS. An-Nisa ayat 7-12. Tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai syariat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme eksekusi, edukasi hukum, dan mediasi untuk mencegah sengketa berlarut. Harmonisasi antara hukum perdata dan Islam diperlukan untuk memastikan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa warisan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-1185-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Hak Ahli Waris, Putusan Pengadilan, Eksekusi, Keadilan, Islam. |
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Mr. Administrator System Admin |
| Date Deposited: | 20 Aug 2026 02:42 |
| Last Modified: | 20 Aug 2026 02:42 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15569 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
